Ada banyak peralatan elektronik yang rusak, ada yang meninggal karena mesin genset meledak, kriminal yang meningkat di beberapa jalanan kota yang gelap, ibu-ibu rumah tangga yang mengeluh karena mesin cuci tak bisa dioperasikan, mahasiswa yang tidak bisa melakukan praktek di laboratorium, produksi perusahaan yang turun secara drastis, bahkan sampai kepada tutupnya sebuah perusahaan.

Semua itu adalah sebagian dari akibat yang dirasakan oleh pemadaman listrik yang sangat sering akhir-akhir ini. Bukan hanya di luar Jawa, bahkan di Jakarta dan Bogor saja sudah demikian keadaannya, akibat meledaknya trafo di gardu induk sentral Cawang, Jakarta akhir September lalu.

Pemadaman listrik ibarat minum obat; tiga kali dalam sehari. Malah, bisa lebih sering dari itu. PLN pun berubah kepanjangannya menjadi Pemadam Listrik Negara. Indonesia, kini diancam oleh hantu krisis listrik. Apa sebab?

Cukup panjang bila dijelaskan secara detail. Yang jelas, peningkatan kebutuhan listrik tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas daya. Kebutuhan akan listrik terus meningkat setiap tahunnya, sementara ketersediaan daya (boleh dibilang) tetap. Kondisi ini, tentunya, menyebabkan defisit daya.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan, salah satunya kebutuhan listrik. Dengan pertumbuhan ekonomi 6 %, seharusnya kapasitas listrik bertambah minimal 9 %. Menurut PLN, untuk menambah kapasitas daya 9 %, dibutuhkan investasi Rp 80 triliun per tahun. Sementara, ketersediaan dana PLN hanya Rp 20 triliun setiap tahunnya. Itu pun tidak bisa digunakan untuk investasi, karena tersedot oleh biaya operasional.

Minimnya ketersediaan dana PLN untuk berinvestasi (baca: penambahan daya – pen.), lagi-lagi menurut PLN, tak lepas dari model bisnis PLN selama ini. PLN harus membeli bahan baku, termasuk bahan bakar, dengan harga pasar. Sementara, dari sisi penjualan, harga listrik ditentukan oleh pemerintah. Belum lagi subsidi yang tak mengenal jenjang. Mulai dari rumah sederhana sampai kepada rumah mewah dan mal-mal listriknya disubsidi oleh pemerintah.

Itu cerita PLN. Di luar itu, ada banyak sistem produksi usaha kecil dan menengah, bahkan sampai kepada banyak usaha besar, yang tergantung kepada pasokan listrik dari PLN. Logikanya, bila pasokan listrik sering mati, tentu mempengaruhi kemampuan mereka untuk berproduksi. Bila produksi berkurang, tentu saja, akan terjadi penurunan omzet. Penurunan omzet akan mempengaruhi kemampuan biaya produksi selanjutnya.

Celakanya, sudah ada beberapa perusahaan besar yang terpaksa melakukan pengurangan jam kerja dan bonus akibat pemadaman listrik yang terlampau sering. Bila keadaan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin, akan terjadi PHK dalam jumlah yang besar. Risiko yang lebih parah dari itu, akan ada banyak usaha yang terpaksa ditutup (mati). Bila iklim usaha tidak berkembang, sangat besar pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi. Rasa-rasanya, bila demikian, akan sangat sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 % pada tahun 2014 sebagaimana pernah dikatakan SBY.

Mengerikan memang. Namun, kesulitan harus segera dicarikan solusi. Himbauan kepada masyarakat agar melakukan penghematan pemakaian listrik bukanlah sebuah anjuran yang tepat. Karena, yang namanya kebutuhan listrik, bukanlah sebuah kebutuhan yang bisa dipatok pada sebuah titik. Kebutuhan akan listrik senantiasa berkembang dinamis seiring pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Perhatian terhadap perbaikan keuangan PLN sangat perlu difokuskan, agar perusahaan ini senantiasa bisa menyesuaikan besaran investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, PLN sebagai sebuah perusahaan (meski perusahaan yang berstatus milik negara), juga harus aktif melakukan berbagai terobosan. Karena, memang, khusus untuk persoalan listrik inilah perusahaan ini didirikan untuk menunjang pembangunan.

Hari ini, kebutuhan akan listrik sudah menjadi hajat hidup orang banyak. Keluhan terhadap masalah ini adalah keluhan kita bersama. Tak pelak lagi, perhatian kita semua amat dibutuhkan.